Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Posko Pemantau Peradilan memberikan rapor merah kepada Komisi Yudisial.
Koalisi yang terdiri dari yakni MaPPI FHUI, ICW, OLR, PSHK, YLBHI, LBH Makassar, LBH Surabaya, LBH Medan, LBH Padang, LBH Bandung, LBH Yogyakarta, dan Pokja 30 Samarinda ini menilai tata kelola organisasi di tubuh KY tak beres.
Contoh kecil, KY sampai ini tidak memiliki database kasus yang masuk dan sejauh mana tindaklanjutnya. Padahal, sampai April 2014 saja, KY sudah menerima 1918 laporan dari masyarakat, tapi tak jelas perkembangannya. “Miris mengetahui lembaga pengawas peradilan tidak memiliki catatan pengawasannya sendiri. Ini bentuk ketidakberesan pengelolaan organisasi di tubuh KY,” kata anggota koalisi dari MaPPI FH UI, Dio Ashar, Selasa (30/6/2015).
Menurut dia, proses seleksi para calon komisioner KY menjadi momentum untuk pembenahan organisasi pengawas para hakim ini. Sudah saatnya calon komisioner menyadari hal ini dan ke depan mampu menjawab data-data perkembangan penanganan atau pengawasan kasus. Dari 81 orang yang mendaftar calon komisioner KY, tersisa 75 peserta di antaranya yang berhasil lolos seleksi tahap awal yakni tes administrasi dengan rincian 63 laki-laki dan 12 perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang.
Komposisi calon komisioner KY tersebut terdiri atas sembilan orang mantan hakim, 27 akademisi hukum, 26 praktisi hukum, dan 13 orang anggota masyarakat. Hanya tiga pendaftar bergelar profesor dan 29 lainnya bergelat doktor.
Sumber berita klik TRIBUNNEWS.COM
