BerandaBerita UmumOrganisasi Paling Akuntabel Tahun 2008

Organisasi Paling Akuntabel Tahun 2008

Untuk tahun 2008, International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) mencetak angka tertinggi 71% di sektor NGO Internasional (International NGO -INGO), The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) unggul di sektor lembaga pemerintah (intergovernmental organisation-IGO) dengan nilai 70%. Sementara BHP Billiton menduduki rangking pertama pada sektor perusahaan (corporate) dengan raihan 66%.

Laporan penelitian bertajuk Global Accountability Report 2008 yang dilansir oleh lembaga penelitian One World Trust tersebut, menyatakan bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap 90 organisasi di dunia para periode 2006, 2007 dan 2008 dan hasilnya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Penilaian Keseluruhan Kemampuan Akuntabilitas Organisasi

Beberapa organisasi yang menjadi bagian dari laporan penelitian ini diantaranya adalah; IFOAM, Plan International, CRS, Transparansi International, Islamic Relief (INGO), EBRD, IFC, UNICEF, EIB, UHHCR (IGO), BHP Billiton, Royal Dutch Shell, Carrefour, Unilever, EDF (corporate).

Global Accountability Report merupakan laporan yang menyajikan sebuah penilaian akuntabilitas dari organisasi-organisasi yang berpengaruh di dunia. Penilaian yang dilakukan berdasarkan pada empat dimensi, yakni transparansi, partisipasi, evaluasi, mekanisme pengaduan dan respon. Penilaian tersebut akan mengetahui bagaimana organisasi-organisasi tersebut memadukan prinsip-prinsip akuntabilitas ke dalam system manajemen dan kebijakan organisasi mereka.

Berdasarkan data tersebut, dari tiga sektor yang diteliti yakni, International NGO (INGO), intergovernmental organisation (IGO) dan corporate, sektor INGO dianggap organisasi yang paling akuntabel. Menurut laporan tersebut, setiap tahunnya sektor INGO dengan capaian angka tertinggi dalam hal partisipasi. Sementara sektor korporat lebih unggul dalam hal penanganan pengaduan pada tahun 2006 dan 2007. Laporan ini juga mencatat bahwa seluruh sektor tergolong lemah dalam hal transparansi dan kemampuan penanganan pengaduan (50%).

Secara keseluruhan, masih menurut laporan tersebut, sektor perusahaan masih tertinggal dalam hal kemampuan akuntabilitas dibanding dua sektor lainnya. Pada umumnya, perusahaan hanya menempatkan akuntabilitas yang sifatnya sementara disbanding sebagais sebuah komitmen kebijakan khusus. Pada level yang lebih mendasar, perusahaan memang didirikan untuk memperoleh keuntungan pribadi ketimbang untuk kepentingan umum. Inilah yang menjelaskan kelemahan mereka dibanding sektor-sektor lain dimana akuntabilitas publik sangat erat terkait dengan tujuan mereka. Penyelarasan tujuan perusahaan dengan kepentingan publik adalah tantangan utama bagi akuntabilitas perusahaan.

Secara umum laporan ini menggambarkan sebuah pengelompokan dari nilai kemampuan akuntabilitas secara keseluruhan yang berkisar di angka 70%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah organisasi memiliki system dan kebijakan akuntabilitas yang sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip praktik yang baik. Kesimpulan lain yang diungkapkan adalah jika organisasi global ingin menjadi bagian dari solusi dalam menjawab tantangan global, mereka butuh sebuah langkah perubahan dalam hal pendekatan terhadap akuntabilitas.

Laporan lengkap dari Global Accountability Report 2008 bisa dibaca di sini.

Sumber: One World Trust

Baca Lainnya

Anggota Kami

Yayasan BITRA Indonesia (Bina Keterampilan Pedesaan)

Jl. Bahagia by Pass, No. 11/35, Medan, Sudirejo 1, 20218

Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)

Jl. Pangkalan Jati No. 71 Cinere Depok

Artikel Terkait

Kelemahan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU PKDRT

Penulis: Nadia RosdiantiSelama kurang lebih 20 tahun, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun...

RUU Penyiaran dan Kebebasan Pers di Indonesia

Belakangan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Hal ini dipicu oleh...

Penting! Advokasi di Swakelola Tipe III

Jakarta (10/1/2024). Advokasi menjadi bagian yang sangat penting ketika para OMS sudah mengawal dari...

Ini Hasil Survey Organisasi Masyarakat Sipil di 35 Provinsi

(Eksistensi organisasi mengacu kepada prasyarat dasar organisasi seperti legalitas, struktur, laporan keuangan dan kegiatan)Liputan6.com,...