Minggu, 4 Mei 2014
TEMPO.CO, Denpasar – Sekitar 150 lembaga swadaya msyarakat di Asia Pasifik bakal berkumpul di Bali untuk menyongsong perhelatan Open Goverment Partnership (OGP). Mereka berencana membuat deklarasi agar forum OGP tidak sekadar menjadi ajang pencitraan dengan memanfaatkan isu keterbukaan. “Sebagai chairman, Indonesia harus lebih serius mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan,” kata Direktur Eksekutif MediaLink Ahmad Faisol dalam konferensi pers di Denpasar, Sabtu, 3 Mei 2014. Acara itu juga menghadirkan perwakilan dari Transparency International Indonesia (TII), INFID, Sloka Institute, dan Yayasan TIFA. (Baca : Indonesia Pimpin Aliansi Pemerintahan Terbuka) Ia menyatakan tiga tahun keikutsertaan Indonesia dalam OGP belum secara signifikan mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang pelayanan publik. “Padahal kedua undang-undang tersebut merupakan kerangka hukum yang dimiliki Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka,” ujarnya. Direktur Program TII Ilham Saenong menyatakan insiatif dalam OGP memiliki nilai strategis untuk mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan baik di Indonesia. “Implementasi pemerintahan terbuka, transparan akan meminimalkan persoalan korupsi yang menggerogoti dana pembangunan,” katanya. Hamong Santono dari International NGO Forum Indonesian Development (INFID) menyoroti pentingnya gerakan OGP dalam proses pembahasan agenda pembangunan global pasca-2015, yang saat ini dibahas di forum PBB. “Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai chairman inisiatif yang beranggotakan 60-an negara ini untuk menginisiasi masuknya isu transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global,” ujarnya. Pertemuan LSM yang disebut sebagai CSO Day akan dilangsungkan pada Ahad, 4 Mei 2014, di Nusa Dua. Tiga agenda penting menjadi fokus pertemuan, yakni promosi dan perlindungan hak sipil dalam masyarakat, penyiapan advokasi isu pemerintahan yang terbuka sebagai tujuan dan target post-MDGs 2015, serta penyiapan mekanisme baru dalam menerapkan transparansi dan partisipasi. Hasilnya akan diserahkan kepada forum OGP melalui perwakilan OGP di steering committee dan diperjuangkan oleh perwakilan LSM yang menjadi peserta resmi. “Tentu kami sampaikan pula kepada masyarakat luas memlalui media massa,” kata Faisol. OGP sendiri akan berlangsung pada 6-7 Mei mendatang di Nusa Dua dan akan dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca : PM Abbott Absen di Konferensi Open Government Bali) Link Tempo.co
