BerandaArtikelAkuntabilitas dalam Bantuan Kemanusiaan

Akuntabilitas dalam Bantuan Kemanusiaan

In a humanitarian aid, accountability, has become a key action to be more cost effective and use resources more efficient. Especially the flow of the funds in humanitarian aid is vulnerable in relate to unstable condition (conflict or disaster areas), this is also why the aid need a clear mechanism. By having accountability mechanism,  it can monitor how society gets the “real benefit”, so the accountability not only as the responsibility to the donor.

The humanitarian aid that didn’t have accountable mechanism, will tend to raise another conflict, especially in the unstable areas. Take a look of what happen in Syria for the past months, just recently a UN aid convoy delivering food relief to a rebel-held area near Aleppo was targeted in an airstrike. Few weeks ago, 73 NGOs working on humanitarian response send a letter to the UN, about how they could no longer tolerate the manipulation of humanitarian relief efforst by political interest. Even the statement has not been proven yet, but what need to be wary is there is the possibility the humanitarian aid can leads to political interests.

Accountability then became the questions, how should it implement in the humanitarian aid mechanism?

From those cases, we do understood that accountability not only the situations to monitored and evaluated the program to the donor. Meanwhile the acccountability as a continuing process from or before the program started until it is finished. The accountability mechanism has to be the main values in the program implementation. How to be responsible to the public, generally and also direct partner.

Konsil LSM as an umbrella organizations that carry out the accountability issues aware that the process to internalization accountability values as the main values for program implementations (humanitarian aid or developments) is not one night works. It is indeed need a whole commitment for each parties to always being responsible. In the end by having the accountable program, the organizations can grow confidently as being proven of having a credibel capacity.

Dalam bantuan kemanusiaan akuntabilitas merupakan salah satu kunci penting untuk bisa menyalurkan dana secara efisien dan efektif. Aliran dana untuk bantuan kemanusiaan yang kerap kali cukup besar dengan situasi yang tidak dalam kondisi stabil (konlik atau bantuan bencana), sangat membutuhkan mekanisme yang jelas. Dimana kemudian dengan adanya mekanisme yang jelas yaitu mengusung akuntabilitas bukan hanya tangung jawab program kepada donor, tetapi bagaimana masyarakat menerima “manfaat yang seutuhnya” dari aliran bantuan tersebut.

Bantuan kemanusiaan yang tidak akuntabel akan menimbulkan konflik berkelanjutan, apalagi dengan situasi penerima bantuan yang tidak stabil. Apa yang terjadi di Suriah dalam beberapa bulan terakhir ini, baru-baru ini Pasukan kemanusiaan dari PBB diserang oleh kelompok tertentu saat menyalurkan bantuan. Beberapa minggu yang lalu 73 lembaga kemanusiaan juga menyurati PBB karena mereka tidak dapat mentoleransi terjadinya manipulasi dalam bantuan kemanusian dengan kepentingan politik tertentu. Pokok masalah dari hal-hal yang terjadi memang belum dapat dipastikan, tetapi yang harus diwaspadai adalah bantuan kemanusiaan yang seharusnya digunakan murni untuk membantu masyarakat, bisa digunakan sebagai alat politisasi.

Akuntabilitas yang digaung-gaungkan menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya akuntabilitas dalam mekanisme bantuan kemanusiaan?

Dari kasus-kasus tersebut, akuntabilitas bukan hanya sekedar melaporkan program dan evaluasi kepada donor. Tetapi bagaimana akuntabilitas sebagai suatu proses yang berkelanjutan dari sejak awal program sampai program selesai. Maka mekanisme akuntabilitas perlu menjadi nilai-nilai utama yang diterapkan dalam pelaksanaan program. Bagaimana mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada publik baik secara umum maupun pihak-pihak yang terlibat.

Konsil LSM Indonesia sebagai organisasi payung yang mengusung isu akuntabilitas menyadari bahwa proses internalisasi nilai-nilai akuntabilitas sebagai nilai utama dalam pelaksanaan program baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan bukan hal yang instan. Diperlukan komitmen menyeluruh dari setiap pihak yang terlibat untuk selalu bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Pada akhirnya dengan akuntabelnya pelaksaaan program, organisasi dapat bertumbuh dengan percaya diri karena telah terbukti memiliki kapasitas yang kredibel.

Baca Lainnya

Anggota Kami

F A K T A – Forum Analisis Kketerwakilan dan Transparansi...

Komp. Pertokoan Nusa Indah Plaza D 11 – KALBAR,

Yayasan SHEEP Indonesia

Jl. Bimo Kurdo No.11, Sapen, Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221

Lembaga Masyarakat Indonesia Hijau

Artikel Terkait

Selesaikan Sengketa secara Bijak dan Adil

Pernyataan Sikap Konsil LSM IndonesiaPerkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah salah satu lembaga swadaya...

Kelemahan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU PKDRT

Penulis: Nadia RosdiantiSelama kurang lebih 20 tahun, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun...

RUU Penyiaran dan Kebebasan Pers di Indonesia

Belakangan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Hal ini dipicu oleh...

Penting! Advokasi di Swakelola Tipe III

Jakarta (10/1/2024). Advokasi menjadi bagian yang sangat penting ketika para OMS sudah mengawal dari...