BerandaBerita Umum
spot_img

Berita Umum

Pemkab Karanganyar Verivikasi LSM “Abal-abal”

Karanganyar — Pemkab Karanganyar melakukan verifikasi ormas dan LSM untuk memastikan gerakannya tak mengarah ke ujaran kebencian maupun hanya organisasi papan nama.”Verifikasi ini bagian dari...

Ray Rangkuti : Negara demokras ukuran terbesarnya pada public, negara hanya administrasi saja

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai dengan diterimanya Perppu Ormas Pemerintah oleh DPR menandakan bahwa DPR lebih mengedepankan kepentingan Pemerintah dan mebelakangkan kepentingan rakyat.Sebelumnya, dikutip...

BersamaBerdaya.com, Konsil LSM Segera Luncurkan Situs Web Crowdfunding

Semakin canggihnya perkembangan teknologi informasi memaksa setiap orang harus membuat inovasi dalam untuk mendukung kegiatannya, diantara inovasi tersebut adalah tren penggalangan donasi melalui sebuah...

Komisi II DPR Mulai Pembahasan Perppu Ormas

Komisi II DPR sudah menerima surat resmi pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ( Perppu Ormas) dari pimpinan...

Perppu Ormas, Langkah Mundur Pemerintah dalam Berdemokrasi

INDOPOS.CO.ID - Gelombang penolakan terhadap Perppu nomor 2 tahun 2017 terus muncul. Kali ini Konsil LSM Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa Perppu tersebut telah menampar...

Perppu 2/2017, Ancaman Kebebasan dan Keberadaan Ormas Sipil!

RMOL. Konsil LSM Indonesia sangat mendukung upaya negara  menindak tegas, termasuk membubarkan organisasi/kelompok  yang bertentangan dengan Pancasila sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara demokrasi dan...

27 Orang Perwakilan LSM Mengikuti Lokalatih Keuangan untuk Direktur Eksekutif dan Board

Pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi merupakan aspek penting untuk membangun tata kelola organisasi yang sehat dan akuntabel sesuai dengan Standar Minimal Akuntanbilitas Lembaga Swadaya...

PERPPU Ormas : Ancaman Kebebasan dan Keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut...

Menakar Sikap Dua Ormas Besar NU dan Muhammadiyah terhadap Perppu Ormas

Empat pekan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di tandatangani oleh Presiden, polemik terhadap penerbitan Perpu...

Aturan hukum bagi situasi keberlangsungan hidup LSM

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta Hungaria untuk mencabut undang-undang tentang transparansi organisasi yang dibiayai dari luar negeri. Aturan ini akan memaksa LSM yang menerima lebih...

Facebook membantu Organisasi Kemanusiaan melalui Peta Bencana

Facebook meluncurkan peta yang menggunakan data untuk membantu organisasi/team bantuan kemanusiaan dalam membantu masyarakat saat kondisi darurat maupun mengidentifikasi apa yang dibutuhkan setelah terjadinya...

Hukum Rimba (Masih) Berlaku : Tindak Persekusi

Persekusi /per•se•ku•si/ /pérsekusi/ v pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas Berdasarkan data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network...

Diseminasi Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (CSOSI) 2023 dan Resiliensi OMS

Jakarta, 5 Agustus 2024 – Ruang sipil menyempit akibat kebijakan negara, tindakan kekerasan, dan diskriminasi aparat negara terhadap organisasi masyarakat sipil (OMS) atau aktivis...

Ini Hasil Survey Organisasi Masyarakat Sipil di 35 Provinsi

(Eksistensi organisasi mengacu kepada prasyarat dasar organisasi seperti legalitas, struktur, laporan keuangan dan kegiatan)Liputan6.com, Jakarta - Kelompok Kerja Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil (Pokja Dana Abadi OMS)...