Berita Umum
Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar
Berita Sidang | Mahkamah Konstitusi RI | Selasa, 23 Desember 2014
Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat melakukan...
MK : Selain Musyawarah-Mufakat, Pemilihan Kepengurusan Ormas Dilakukan Lewat Suara Terbanyak
Berita Sidang | Mahkamah Konsitusi RI | Selasa, 23 Desember 2014
Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak....
Kabulkan Gugatan Muhammadiyah, MK: Negara Tak Intervensi Internal Ormas
Detik.com | Selasa, 23 Desember 2014
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Ormas (UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang...
MK Kurangi Peran Negara Terhadap Ormas
Hukum Online.com | Rabu, 24 Desember 2014
Selaku pemohon, Muhammadiyah menyambut baik putusan ini karena 80 persen permohonannya dikabulkan.
Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan...
KKB: Penerapan UU Ormas Mengarah pada Ancaman Kebebasan Berserikat
Jakarta - Penerapan UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dianggap mengancam kebebasan berserikat, bukanlah sebuah hal yang bisa dianggap main-main, namun benar-benar terjadi di kehidupan...
Muhammadiyah: UU Ormas Justru Kembalikan Rezim Otoriter
JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menolak Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Din mengatakan UU Perkumpulan lebih relevan untuk didorong agar disahkan.
"Muhammadiyah...
Muhammadiyah dan KKB Desak MK Putuskan Uji Materi UU Ormas
Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera mengeluarkan putusan judicial review UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)...
KKB Minta RUU Perkumpulan Diprioritaskan Dalam Prolegnas
Rabu, 17 Desember 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan permohonan uji materi Undang-Undang Organisasi Masyarakat.
"Judicial review perlu...
Lima Dasar Penolakan UU Ormas Versi Peneliti PSHK
Rabu, 17 Desember 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penolakan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) disuarakan berbagai organisasi termasuk Muhammadiyah. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),...
Alasan RUU Perkumpulan Mendesak untuk Gantikan UU Ormas
Beritasatu.com
Rabu, 17 Desember 2014
Jakarta - Pemerintah dan DPR diharapkan segera membahas dan membentuk UU Perkumpulan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019, dan pembahasannya melibatkan...
Indonesia Jadi Model Filantropi Media
Indonesia menjadi pionir dan model dalam perkembangan filantropi seperti Islamic filantropi, media filantropi serta corporate foundation filantropi bagi negara-negara di Asean. Negara-negara lain...
Demokrasi Indonesia tidak Boleh Mundur
Pikiran-Rakyat.com
Selasa, 25/11/2014
JAKARTA, (PRLM).-Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak boleh mundur ke belakang. Segala upaya yang ingin menarik mundur demokrasi dan menghilangkan demokrasi tidak hanya...
