Jakarta – Penerapan UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dianggap mengancam kebebasan berserikat, bukanlah sebuah hal yang bisa dianggap main-main, namun benar-benar terjadi di kehidupan masyarakat. Hal itu diungkapkan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB).
Menurut Koordinator KKB, Fransisca Fitri, pihaknya sudah memantau penerapan UU Ormas di berbagai daerah di Indonesia. Di tahun pertama sejak disahkan Juli 2013, pelaksanaan UU Ormas memunculkan tafsir berlebihan oleh aparat dengan ancaman dicabutnya ijin ormas, pembubaran, dicap ilegal atau liar, hingga akses penutupan dana dari pemerintah.
“Selain itu, terjadi kerancuan kerangka hukum pendaftaran bagi ormas, hingga peraturan turunan yang melanjutkan kerancuan UU itu,” tegas Fransisca dalam diskusi ‘Dari UU Ormas ke RUU Perkumpulan’ di Jakarta, Rabu (17/12).
Fransisca menjelaskan KKB menemukan setidaknya 11 kasus terkait norma yang tidak jelas batasan dan ruang lingkup UU Ormas, di 10 daerah di Indonesia, seperti Banda Aceh, Mamuju Sulawesi Barat, Jakarta, dan Blitar.
Selain itu ada 7 temuan pasal-pasal tumpang tindih dan menimbulkan konflik norma di Riau, Balikpapan, Palangkaraya, dan Bengkulu. Paling banyak, yakni 38 temuan, terkait pasal-pasal yang tak jelas konstruksi normanya.
Di tahun kedua, penerapan UU itu menyebabkan temuan kasus pendaftaran ormas dengan lingkup nasional mensyaratkan surat keterangan dari Kesbangpol 8 provinsi yang sulit diperoleh. Selain itu, ada juga temuan pembekuan bagi ajuan surat dari ormas yang dinilai tak memenuhi peraturan.
“Semisal seperti tidak adanya papan nama kantor secara permanen. Itu terjadi di Bangka. Bagi ormas cabang pun tetap diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kesbangpolinmas setempat, meski kantor pusatnya sudah memiliki SKT dari pusat atau cabang lebih atas,” terang Fransisca.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ED
