Muhammadiyah: UU Ormas Justru Kembalikan Rezim Otoriter

JAKARTA, KOMPAS.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menolak Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Din mengatakan UU Perkumpulan lebih relevan untuk didorong agar disahkan.

“Muhammadiyah menolak UU Ormas dan mendorong UU perkumpulan,” kata Din Syamsuddin saat menjadi keynote speech di Kantor Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini berpendapat, organisasi masyarakat merupakan modal sosial dan bentuk kekayaan bangsa. Adanya Ormas dianggap sebagai kekayaan bangsa dalam memberikan kontribusi untuk cita-cita nasional.

Din melanjutkan, UU Ormas telah menciderai kebebasan berserikat dan berkumpul. Bahkan, ia menyebut Dewan Perwakilan Rakyat memiliki logika terbalik dengan keadaan yang ada di masyarakat.

Permasalahan RUU Ormas yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat membuat sebagian Ormas semakin risau termasuk Muhammadiyah. Ia bersama Muhammadiyah akan menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini sangat penting UU Ormas akan membalikkan rezim represif dan otoriter sehingga ini tidak lagi menjadi mitra strategis pemerintah,” kata Din.(Randa Rinaldi)

Klik Kompas.com

Share this article

Berita Lainnya

Related articles