Berita Umum
Dibutuhkan Mekanisme Pelibatan Publik
Kompas, 25 Januari 2015
JAKARTA, KOMPAS – Untuk menangani persoalan pendidikan, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil melalui organisasi masyarakat sipil. Namun, sejauh ini,...
Kemendikbud Ajak Publik Terlibat dalam Kebijakan Terkait Anggaran Hingga Mutu Guru
24 Februari 2015
Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak main main dengan rencana melibatkan publik dalam setiap kebijakan yang diambil. Setidaknya ada 6...
Setelah KY, Hakim Sarpin Akan Dilaporkan ke MA
20 Februari 2015
Jakarta, GATRAnews - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi kembali akan melaporkan Hakim Sarpin Rizaldi...
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak Jokowi Copot Budi Waseso
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan pelaksana tugas Kapolri...
LSM Minta Komisi Yudisial Telusuri Penunjukan Hakim Sarpin
Jakarta, 18 Februari 2015 TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan...
Kehati : Solusi Banjir Jakarta Adalah Bambu
Rimanews - Lembaga swadaya masyarakat Yayasan Keanekaragaman Hayati mengusulkan pemerintah mendorong kebijakan konservasi bambu sebagai solusi yang berpotensi mengatasi banjir Jakarta dan wilayah sekitarnya.
"Konservasi...
Perikanan Lestari, KKP Minta NGO Bangkitkan Kearifan Lokal
16 Februari 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng semua pemangku kepentingan, tidak hanya masyarakat pesisir dan pemerintah daerah, melainkan juga Lembaga...
Kesbangpol Parepare Peringatkan LSM “Nakal”
FAJAR ONLINE, PAREPARE — Maraknya penyalahgunaan yang dilakukan.oleh sejumlah oknum yang mengatas namakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi perhatian serius di Kota Parepare. Untuk...
LSM di Kalteng Wajib Daftar
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diwajibkan oleh Gubernur Agustin Teras Narang untuk melakukan pendaftaran/ registrasi lembaga ke Badan Kesatuan Bangsa...
Inilah 37 RUU Priorotas Prolegnas 2015
JAKARTA - Sidang paripurna DPR mengesahkan 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015, (Senin, 9/2). Ke 37 RUU tersebut...
Sikap Kemendagri Setelah Gugatan Muhammadiyah Berhasil Batalkan 10 Pasal UU Ormas
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengaku akan tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013...
Kemendagri Ikuti Putusan MK soal UU Ormas
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi...
