In building a partnership with multi-stakeholders, NGOs must retain their soul.. The Indonesian NGO Council (Konsil LSM) encourages Indonesian NGOs, in particular our members, to be accountable in building partnerships with companies and governments, including CSR (Corporate Social Responsibility) programs which can have a significant impact on the eradication of poverty and reduction of environmental degradation.
.NGO accountability is described in the Minimum Standard of Accountability,,established by the National Congress of Indonesia NGO Council. The Minimum Standards of Accountability are a reference for NGOs to self-regulate their practices. Besides being assessed through an assessment process, each of Konsil LSM’s members are encouraged to share their experiences regarding accountability with other NGOs in their region
For the CSR issues, there was an interesting phenomenon explained by IdFoS in the Workshop Program Orientation and Planning. Through their studies, it was apparent that companies are not concerned about identifying which NGOs are accountable or which are not accountable. This is because the management approach of CSR in the majority of cases is merely about charity rather than about sustainability. The management of CSR often becomes “a mask” to give the company a positive image. So the issue of accountability of NGOs is not a problem for the companies.
That phenomenon was supposed to be a deep reflection for all of us, whether CSR is only to ‘give’ or ’empowering’. To achieve something that can be mentioned sustainable, CSR must empower the beneficiaries, not just provide a temporary benefits. In line with that, more sustainable management of the CSR, companies would need the parties who understand the field conditions. The NGOs who working in the various and remote areas have a good-knowledge of the field conditions and know the right-target on the beneficiaries for the CSR management programs. The sustainability for CSR program will requires the accountability of the parties that facilitate it, which in this case should be the NGO.All of this process should be supported by government policies.
It is really clear, that an accountable NGO is not only looking for the funds but it is managing these for the good of their beneficiaries. The accountability of NGOs is very important to support the development of partnerships with companies and governments. To manage the CSR programs that have a significant impact on eradication of poverty and reduction of environmental degradation, accountable NGOs, companies and governments should be partners and walking together.
Dalam membangun suatu kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, LSM harus memiliki jiwanya. Konsil LSM Indonesia mendorong agar LSM-LSM secara khusus LSM anggotanya lebih akuntabel dalam mengembangkan kemitraan dengan perusahaan dan pemerintah agar pengelolaan CSR berdampak signifikan terhadap penghapusan kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
Akuntabilitas LSM ini dapat terlihat dari standar minimal akuntabilitas yang telah ditetapkan Konsil LSM Indonesia dalam Kongres Nasional. Standar minimal akuntabilitas ini menjadi acuan bagi LSM untuk berbenah, selain melalui proses assesment, lembaga anggota di daerah juga berkomitmen untuk saling sharing antar LSM terkait standar minimal akuntabilitas ini.
Meskipun ada suatu fenomena menarik yang dipaparkan oleh IdFos dalam Workshop Orientasi dan Perencanaan Program. Melalui kajian yang telah diteliti, bahwa ternyata perusahaan tidak melihat mana LSM yang akuntabel mana yang tidak akuntabel. Hal ini dikarenakan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini hanya bersifat charity bukan sustainability. CSR menjadi topeng perusahaan untuk menunjukan tanggung jawabnya. Sehingga persoalan LSM akuntabel ataupun tidak, bukanlah suatu permasalahan.
Hal ini menjadi suatu fenomena yang seharusnya menjadi renungan bagi kita semua, apakah CSR hanya berhenti sampai ‘memberikan’ bukan sesuatu yang sifatnya ‘memberdayakan’. Untuk mencapai sifat yang berkelanjutan, maka CSR harus memberdayakan para penerima manfaatnya, bukan hanya memberikan manfaat yang sifatnya sementara. Sejalan dengan pengelolaan yang lebih berkelanjutan tentu perusahaan juga membutuhkan pihak yang mengetahui kondisi lapangan. LSM yang bergerak di berbagai area, tentu mengetahui sasaran-sasaran yang tepat untuk pengelolaan program CSR. Program CSR yang berkelanjutan membutuhkan akuntabilitas dari lembaga yang memfasilitasinya. Sehingga pada akhirnya akuntabilitas akan dibutuhkan dengan sifat CSR yang lebih berkelanjutan.
Hal-hal tentu harus didukung dengan kebijakan dari pemerintah yang mendukung proses ini. LSM tentu tidak ingin disebut sebagai lembaga yang hanya mencari uang, akuntabilitas LSM sangat penting untuk mendukung pengembangan kemitraan antara LSM yang Akuntabel, perusahaan maupun pemerintah. Untuk penelolaan program CSR yang berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pelestaraian lingkungan, LSM Akuntabel, perusahaan maupun pemerintah harus bermitra dan berjalan bersama-sama.
