Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Sulawesi Selatan Imam Mujahidin menyampaikan bahwa CSR di Indonesia sangat berbeda di luar negeri meskipun model penerapannya dari luar negeri. Kalau diluar CSR didorong oleh perusahaan, namun di Indonesia CSR didorong oleh pemerintah. Keberadaan forum CSR untuk mengkolaborasikan antara sektor swasta dengan pemerintah agar operasi perusahaan bisa berkelanjutan sekaligus bisa membangun kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mujahidin, selain ingin mengakomodasi pemikiran yang berkembang, Forum CSR juga tidak ingin membiarkan pemerintah selingkuh dengan sektor swasta. Selama ini swasta lebih dekat dengan pemerintahan sehingga Mujahidin mengajukan suatua model kemitraan dengan pendekatan kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan. “Perusahaan itu kalau ada problem akan berimbas pada perusahaan yang lain. Satu hari tidak memproduksi akan menghentikan perusahaan yang lain.
Imam Mujahidin menyampaikan hal tersebut dalam Workshop Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Sektor Swasta, CBO dan LSM di Makasar, 30 September lalu. Workshop yang diadakan oleh Konsil LSM Perwakilan Sulawesi Selatan dan ICCO tersebut juga menghadirkan Walikota Makassar dan Direktur Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Mulyadi Prayitno.
Sementara itu Walikota Makassar Ir. Moh Ramdhan Pomanto mengatakan bahwa berbagai persoalan kota besar seperti Makassar, diantara pasar yang tidak terurus baik, pengangguran, kemacetan, berpangkal pada birokrasi terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut terjadi karena pembiaran dan ketidakkonsistenan. “Tidak konsisten karena ada uang disitu, sehingga dibiarkan. Karena itu kami ingin memperkuat kecamatan dan kelurahan ini sebagai ujung tombak pembangunan yang selama ini sangat lemah,” ujarnya.
Lebih lanjut Ramdhan memaparkan bahwa program pemerintah kota juga perlu didukung oleh LSM sehingga ia merasa perlu memberikan pemahaman. Makassar sedang bergerak menuju smart city sehingga semua orang bisa terlibat dan semua system bisa dikontrol. “Visi kami adalah mewujudkan kota dunia yang nyaman. Dengan penataan lorong kita bangun kota dunia,” tegasnya.
Pasalnya Ramdhan melihat kantong-kantong permasalahan di Makassar ada di lorong atau jalan-jalan kecil/ gang. Penataan dengan misi merekontruksi nasib rakyat kemudian merestorasi tata ruang kota serta mereformasi tata pemerintah sehingga menjadi pelayanan publik kelas dunia. “Tidak akan ada keberhasilan tanpa merekontruksi nasib rakyat. Tidak akan ada keberhasilan tanpa merubah tata ruang,” tegasnya.
Direktur YKPM Mulyadi lebih banyak menyoroti peran organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam pemberdayaan masyakarat. Menurutnya CSO menjadi sebuah pilihan karena ia dianggap sebagai gerakan alternative pembangunan. Misalnya ketika masyarakat tidak bisa menjangkau ke atas maka CSO masuk menjembatani masyarakat agar bisa tersambung. Kelebihan CSO sebagai lembaga independen juga dinilai strategis dalam mengembangkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan CSO.
Dalam kerjasama tersebut, memang memunculkan beberapa kekhawatiran dari pihak CSO, diantaranya khawatir terkooptasi. Namun demikian, CSO memiliki kelebihan ketika bekerjasama. Bagi pemerintah sinergi semua pemangku kepentingan dapat mempercepat pencapaian tujuan. Bagi CSO misi advokasi kebijakan pada lebih mudah didiskusikan dan didorong. “Ada juga kekurangannya, koordinasi dan komunikasi menjadi agak kompleks karena lebih banyak pertimbangan dan banyak pihak yang terlibat,” ujarnya.
Sementara Koordinator Perwakian Konsil LSM Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan Rusdi Idrus menyatakan bahwa melalui kegiatan ini pihaknya berupaya memediasi para pemangku kepentingan sehingga pada akhirnya akan membuka peluang kerja sama antara LSM dengan lembaga-lembaga di Sulsel.
